Kasus Hak Asuh Anak, Harta Bersama Dan Perceraian

A. Hak Asuh Anak

Merujuk kepada Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), telah ditentukan bahwa apabila terjadi perceraian maka akibat hukum yang terjadi adalah:1. Bapak dan Ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dan dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) No. 126K/PDT/2001 tanggal 28 Agustus 2003 untuk pemeliharaan anak yang masih di bawah umur biasanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.

Namun demikian, berdasarkan Pasal 49 UU Perkawinan, hak kekuasaan terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. Ia berkelakuan buruk sekali.

B. Hak Istri Membawa Barang-Barang

Yang perlu diketahui apakah barang-barang yang dibawa tersebut merupakan harta bersama atau harta bawaan Istri.

Apabila merupakan harta bawaan, maka istri Anda mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Namun, apabila ternyata barang-barang yang dibawa adalah harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan, maka istri tidak berhak membawa harta bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Anda.

Namun perlu diperhatikan pula apakah ada perjanjian yang disepakati antara Anda dan istri mengenai harta bersama tersebut. Apabila ada perjanjian bahwa Anda memberikan atau membelikan barang yang menjadi harta bersama untuk istri Anda dan disepakati untuk dikuasai sepenuhnya oleh istri Anda maka istri Anda berhak (atas kesepakatan tersebut) melakukan perbuatan hukum atas barang tersebut.

Adapun apabila Anda tidak yakin dengan kepemilikan dan penguasaan barang-barang yang dibawa istri maka apabila Anda hendak mempermasalahkan barang-barang tersebut, langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 yang pada intinya menentukan bahwa suatu gugatan perceraian dan gugatan harta bersama tidak dapat diajukan secara bersamaan, maka Anda harus mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu kepada istri Anda sebelum mempermasalahkan harta yang dibawa istri Anda tersebut.

2. Adapun gugatan perceraian terhadap istri Anda diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri atau apabila kediaman istri tidak jelas maka diajukan kepada Pengadilan pada wilayah hukum kediaman Anda. Apabila ternyata istri Anda pergi bersama anak-anak Anda ke luar negeri maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di wilayah hukum Anda dan Ketua Pengadilan akan mengajukan permohonan tersebut kepada istri Anda melalui Perwakilan.

3. Setelah putusan gugatan perceraian Anda telah memiliki kekuatan hukum, maka dengan merujuk kepada Pasal 37 UU Perkawinan, perkawinan yang putus karena perceraian dapat meminta Pengadilan untuk memutus harta bersama.
Adapun dengan merujuk kepada Yurisprudensi MARI No. 424.K/Sip.1959, tanggal 9 Desember 1959[8], maka pada prinsipnya seluruh harta bersama adalah dibagi dua antara suami dan istri.

4. Selanjutnya, apakah dapat mempermasalahkan harta bersama tanpa ada perceraian? Dengan menginterpretasikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 tersebut secara terbalik maka dapat disimpulkan bahwa gugatan gono-gini tidak dapat diproses tanpa adanya perceraian terlebih dahulu.

C. Hak Istri Mengajarkan Agama Asal Kepada Anak-Anak Tanpa izin Dan Sepengetahuan Anda

Tindakan istri Anda yang mengajarkan agama kepada anak merupakan salah satu implementasi kewajiban orang tua dalam mendidik anak berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan.

Namun demikian, mengingat Pasal 45 UU Perkawinan pula yang mengatur bahwa pihak yang mendidik dan mengajarkan anak disini adalah “kedua orang tua” sehingga pengajaran dan pendidikan tersebut haruslah dilakukan oleh kedua orang tua.

Dikarenakan Anda dan istri tidak sepaham dengan agama yang diajarkan untuk anak dan adalah tidak bijak untuk menyatakan bahwa suatu agama tertentu adalah agama yang tidak baik karena semua agama adalah mengajarkan hal yang baik, maka untuk pengajaran agama ini sebaiknya disepakati bersama dan/atau diserahkan kembali kepada anak tanpa ada paksaan bahwa anak harus mengikuti suatu agama tertentu.

Related posts

Leave a Comment

WhatsApp chat