Pemanggilan Terhadap Pihak Tidak Diketahui Alamatnya

Pemanggilan Terhadap Pihak Tidak Diketahui Alamatnya

Dalam perkara perkawinan ketentuan mengenai pemanggilan dalam perkara Perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, maka tata cara pemanggilannya adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 ayat (1) sampai ayat (4), yaitu:

  1. Panggilan dilakukan melalui panggilan umum dengan cara menempelkan gugatan Penggugat pada papan pengumuman (publikasi) di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama;
  2. Pengumuman tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan ketantuan, bahwa tenggang waktu antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua sekurang-kurangnya satu bulan dan antara pengumuman kedua dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan.
  3. Dalam hal pemanggilan telah dilakukan sebagaimana ketentuan tersebut di atasa dan Tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), kecuali apabila gugatan Penggugat tanpa hak atau tidak beralasan.

Yang perlu mendapatkan perhatian adalah, bagaimana kalau Penggugat tidak hadir pada sidang pertama atau dalam perkara cerai talak dimana Termohon  harus dipanggil dalam sidang penyaksian ikrar talak sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama atau dalam hal penyampaian isi Putusan, maka sesuai dengan surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 100/TU-AG/A-I/V/2003 tanggal 6 Mei 2003 Pengadilan Agama harus kembali mempedomani aturan umum tata cara pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya sebagaimana dimaksud Pasal 718 ayat (3) R.Bg/Pasal 390 ayat (3) HIR.

Pemanggilan atau pemberitahuan isi Putusan dilakukan dengan cara, Juru Sita/ Juru Sita Pengganti menyampaikan surat panggilan atau pemberitahuan ini Putusan kepada Bupati atau Walikota yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, kemudian Bupati atau Walikota memerintahkan agar Juru Sita Pengganti (panggilan atau pemberitahuan isi putusan) tersebut diumumkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ketentuan yang menjadi tolok ukur kata “satu bulan” sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, R.Bg dan HIR tidak ada pengaturan mengenai hal ini. Oleh karean itu, kita mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Rv yang menyatakan, maka yang dimaksud dengan satu bulan adalah tiga puluh hari, sedangkan yang dimaksud dengan tiga bulan adalah sembilan puluh hari. (Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hlm. 72-73).

Related posts

Leave a Comment

WhatsApp chat