Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri

PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI ATAU PENGADILAN AGAMA?

Perceraian adalah berakhirnya atau putusnya perkawinan yang sah antara suami istri di muka peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat atau alasan-alasan perceraian tersebut dapat disebabkan atas kematian, perceraian atau keputusan pengadilan (Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)). Perceraian pun sebagai salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, perceraian hanya dapat sah secara hukum apabila dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan.

APAKAH SYARAT-SYARAT YANG HARUS TERPENUHI UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN?

Untuk melakukan perceraian, harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam menjalin rumah tangga. Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 116 KHI menyebutkan tentang alasan-alasan sebagai syarat-syarat yang dapat diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian di pengadilan. Alasan tersebut yaitu:

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain secara berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (jika istri tidak bisa menerima itu, maka secara hukum, ia dapat mengajukan cerai ke pengadilan);
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  5. Salah stau pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannnya sebagai suami istri;
  6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perseleisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  7. Suami melanggar ta’lik talak;
  8. Peraliahan agama atau murtad yang menyebabakan ketidakrukunan rumah tangga.

Adapun alasan lain diluar undang-undang yang dapat menjadi sumber perceraian, dapat pula karena:

  1. Ketikamampuan suami memberi nafkah lahiriah (sandang, papan, pangan) dan batiniah. Jika istri tidak bisa menerima keadaan ini, maka ia bisa meminta suami untuk menceraikannya. Pun demikian, sementara istri tidak sanggup menerimanya maka pengadilan yang dapat menceraikannya.
  2. Perselingkuhan disebabkan munculnya Pria Idaman Lain (PIL) serta Perebut Lelaki Orang (PELAKOR) seiring berlangsungnya perkawinan, dapat merenggut keharmonisan dalam rumah tangga.
  3. Pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur, dapat menyebabkan perceraian. Hal ini disebabkan karena mental mereka, yang digolongkan belum dewasa atau masih anak-anak, yang masih labil, fisik yang belum sepenuhnya matang serta ekonomi dan psikis yang belum siap dalam menjalankan kehidupan perkawinan.

Untuk proses perceraian pun hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutanberusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.”

BEBERAPA JENIS CERAI YANG INGIN DIAJUKAN

            Cerai talak dan cerai gugat dikenal dalam proses perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama (PA), sementara bagi perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) biasa dikenal dengan Gugatan Perceraian.

  1. Cerai Talak

Cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya. Isi dari permohonannya adalah permintaan kepada PA agar mengizinkan suami mengucapkan ikrar talak terhadap isteri. Artinya, perceraian yang diajukan oleh suami baru sah apabila suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan.

  • Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan istri terhadap suaminya. Isi dari gugatannya adalah permintaan kepada PA agar menyatakan jatuhnya talak dari suami kepada isteri. Artinya, tidak ada proses pengucapan ikrar talak dalam gugatan yang diajukan oleh isteri, melainkan PA yang menjatuhkan talaknya.

  • Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian mempunyai arti yang sama dengan Cerai Gugat, yaitu gugatan perceraian yang diaujukan oleh suami atau isteri kepada PN agar menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri.

PENGADILAN MANAKAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA PERKARA PERCERAIAN?

            Kewenangan absolut merupakan suatu kewenangan pengadilan dalam memeriksa suatu perkara. Sebelum mengajukan perceraian, alangkah lebih baiknya memahami dan mencermati perihal kewenangan absolut pengadilan yang memeriksa perkara perceraian. Hal ini berhubungan dengan di mana pengajuan perkara perceraian tersebut, apakah di Pengadilan Agama atau kah di Pengadilan Negeri.

  1. Apabila perkawinan dilakukan menurut agama Islam dan tercatat di kantor urusan agama (KUA), meskipun salah satu (suami atau isteri) atau pun keduanya telah keluar dari agama Islam, maka perceraiannya diajukan di Pengadilan Agama.
  2. Apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama selain agama Islam dan tercatat di Kantor Catatan Sipil, maka perceraiannya diajukan di Pengadilan Negeri.

APAKAH AKIBAT YANG MUNCUL DARI PERCERAIAN?

            Putusnya perkawinan karena perceraian memiliki beberapa akibat, yang mana akibat ini akan melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi pihak Bapak atau pun Ibu yang sebagai suami istri yang melaksanakan perceraian. Akibat-akibat dari perceraian tersebut antara lain:

  1. Baik Bapak atau pun Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan (hadanah) anak-anak, dapat diajukan secara terpisah atau bersama-sama dengan permohonan/gugatan;
  2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;
  3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suamiuntuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, seperti bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib untuk:
  4. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhl;
  5. Memberi nafkah, berupa maskan atau kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah (masa tunggu), kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
  6. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhl;
  7. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
  8. Harta yang dihasilkan/dimiliki dalam perkawinan atau harta bersama, harus bersama dibagiomenurut ketentuan, dimana menurut Pasal 97 KHI, janda atau duda cerai masing-masing berhak mendapatkan ½ (seperdua) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Related posts

Leave a Comment

WhatsApp chat