Putusan Melebihi Tuntutan Jaksa

Pertama-tama harus diingat dulu secara normatif, tidak ada satu pasal pun di dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai rekuisitor penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan petimbangan hukum dan nuraninya.
Dengan demikian, sangat mungkin putusan hakim berbeda bentuk. Misalnya, hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak), atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging). Dalam hal pidana terbukti, vonis yang dijatuhkan hakim sangat mungkin lebih rendah atau lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Kalau lebih rendah dari tuntutan jaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi biasanya punya standar. Kalau putusan hakim tak sampai dua pertiga dari tuntutan, maka KPK akan mengajukan banding.
 
Selanjutnya, perlu juga dipahami tidak ada aturan KUHAP yang menyatakan tegas surat dakwaan jaksa sebagai dasar atau landasan pemeriksaan dalam forum persidangan. Cuma, Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) menyebut implicit majelis hakim menentukan putusan berdasarkan surat dakwaan. Dalam yurisprudensi juga dianut paham putusan pengadilan harus merujuk pada surat dakwaan. Misalnya putusan MA No. 68 K/Kr/1973 dan No. 47 K/Kr/1956, dua putusan yang lahir sebelum era KUHAP.
 
Berdasarkan penelitian tim, putusan pemidanaan lebih tinggi dari tuntutan jaksa bisa berupa pidana penjara, bisa pula berupa denda, uang pengganti, bahkan pidana pengganti. Peneliti berkesimpulan sekalipun hakim menjatuhkan putusan lebih tinggi berdasarkan pertimbangan tertentu, putusan itu tak melanggar KUHAP. Yang terlarang adalah jika hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari ancaman maksimal yang ditentukan undang-undang.  Terlarang pula menjatuhkan jenis pidana tidak ada dalam KUHP jika yang dipakai sebagai dasar adalah KUHAP.

Related posts

Leave a Comment

WhatsApp chat