Angka Perceraian di Kulonprogo / PA Wates Meningkat

Angka Perceraian di Kulonprogo / PA Wates Meningkat

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Selama masa pandemi Covid-19 yakni bulan Februari hingga Mei 2020 jumlah perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama (PA) Wates cenderung menurun. Perkara yang diterima meningkat setelah diberlakukannya new normal (normal baru) pada bulan Juni. Cerai gugat (cerai yang diajukan wanita) paling banyak dan penyebab paling dominan adalah faktor ekonomi serta pihak ketiga.

Angka Perceraian di Kulonprogo / PA Wates Meningkat

“Masa pandemi, Pengadilan Agama Wates sempat beberapa minggu menghentikan pendaftaran perkara secara manual, dan hanya menerima perkara melalui online. Selama itu jumlah perkara yang diterima berkurang. Setelah diberlakukan normal baru, pendaftaran manual dan online jumlah perkara meningkat. Karena pada bulan Juni, kami tidak membatasi pendaftaran perkara, meski tetap melakukan protokol kesehatan,” ungkap Hakim sekaligus Humas Pengadilan Agama (PA) Wates, Sundus Rahmawati SH ketika dikonfirmasi Rabu (08/07/2020).

Jumlah perkara perceraian yang diterima dari Januari hingga Juni 2020 sebanyak 301. Terdiri Januari sebanyak 91 (Cerai Gugat 69, Cerai Talak 22), Februari 52 (CG 35, CT 17), Maret 38 (CG 30, CT 8), April 32 (CG 23, CT 9), Mei 14 (CG 11, CT 3), Juni (new normal) 74 (CG 49, CT 25). Sementara tahun 2018 perkara perceraian yang diterima PA Wates sebanyak 722, terdiri CG 506 dan CT 216. Tahun 2019 sejumlah 709, meliputi CG 447 dan CT 162.

Menurutnya, setiap bulan perkara perceraian yang masuk, istri lebih banyak menggugat. “Ada banyak faktor yang mempengaruhi istri gugat suami, diantaranya tidak diberikan nafkah, suami meninggalkan isteri setelah lama tanpa kabar, pihak ketiga baik dari laki-laki maupun wanita. Sedangkan pertengkaran yang disertai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak begitu banyak,” tuturnya.

PA Wates, lanjut Sundus Rahmawati, juga telah berupaya melakukan mediasi agar perceraian tidak terjadi. Tapi tingkat keberhasilan mediasi sangat kecil sekali, karena orang yang sudah ke PA melalui proses mediasi terlebih dahulu, baik di lingkungan keluarga ataupun masyarakat sekitar, atau di luar persidangan. “Yang datang ke sini biasanya sudah bulat untuk bercerai, katanya. (Wid)

KEPALA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) RI, dr H Hasto Wardoyo SpOG (K) menyatakan, sejak tahun 2010 hingga 2015 angka perceraian di seluruh Indonesia termasuk di DI Yogyakarta mengalami kenaikan 20 persen. Kondisi tersebut mengundang keprihatinan banyak pihak.

“Fenomena ini memang cukup memprihatinkan kita semua. Coba bayangkan, di Kulonprogo setiap tahun rata-rata pernikahan hanya 2.500-2.600, sementara angka perceraian pertahun bisa mencapai 600. Itu contoh di Kulonprogo. Artinya selama lima tahun terakhir, tren perceraian memang fakta,” ungkap Dokter Hasto saat berbincang santai di Dapur Semar Resto Wates, baru-baru ini.

Didampingi Wakil Bupati (Wabup) Kulonprogo Fajar Gegana, Hasto mengungkapkan, kondisi tersebut semakin memprihatinkan ketika terjadi pandemi virus Korona pada 2019. “Ketika ada pandemi virus Korona, patut diduga menjadi salah satu pemicu timbulnya konflik dalam keluarga,” tegasnya.

Mengapa? Karena hampir sekitar 28 persen problem perceraian sumbernya masalah ekonomi, meskipun lebih dari 50 persen karena percekcokan berulang-ulang dalam waktu cukup lama. Ketika ada pandemi virus Korona maka persoalan ekonomi semakin berat sehingga, memicu terjadinya perselisihan dalam keluarga,” ungkap Hasto Wardoyo didampingi anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kulonprogo, Aris Syarifuddin.

Ia membenarkan faktor selingkuh memang menjadi salah satu pemicu perceraian, tapi sikap mendua hati baik di kalangan suami maupun istri tersebut tidak dominan. “Justru ada faktor yang menarik hasil analisis pada 2017, yakni ditinggal pergi. Salah satu pasangan pergi, entah itu menjadi tenaga kerja di mancanegara. Jadi perginya salah satu pasangan tersebut menjadi faktor dominan perceraian, tapi posisinya sedikit di bawah masalah percekcokan, tutur mantan Bupati Kulonprogo tersebut.

Tentang banyaknya alasan perceraian karena tidak cocok, Dokter Hasto menegaskan masalah tersebut sesungguhnya ‘keranjang sampah’. Semua masalah itu seolah-olah sama, padahal kalau diurai ketidakcocokkan dimaksud sebenarnya dipicu soal yang sangat jelas. Yakni persoalan ekonomi keluarga, ditinggal pergi dan selingkuh.

“Memang ada pemicunya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tapi pereceraian karena KDRT masih di bawah 10 persen. Selain itu suami yang dipenjara prosentasenya hanya sekitar empat persen. Masalah hukum ini memang ada yang dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian,” jelas Hasto.

Pria asli Kapanewon Kokap Kabupaten Kulonprogo ini mengungkapkan, BKKBN memang telah melakukan survei terhadap 20 ribu lebih responden. Dalam survei tersebut menyangkut situasi keluarga selama pandemi virus Korona. Suami-istri yang saling menguatkan prosentasenya masih cukup tinggi, mencapai 97 persen. Sementara suami istri yang marah-marahan sekitar 2,5 persen dan yang sudah ‘keliling utang’ prosentasenya mencapai 19,8 persen dan yang sudah ‘berjualan’ barang-barang rumah hampir 50 persen, tepatnya 48 persen.

“Tujuan BKKBN survei untuk melihat situasi keluarga secara holistik. Ternyata memang banyak keluarga yang berubah dan terpengaruh adanya pandemi virus Korona. Menariknya, selama pandemi Covid-19 ternyata yang dominan menentukan dalam memenuhi kebutuhan keluarga adalah pihak istri. Demikian juga yang dominan melakukan pekerjaan rumah tangga ya istri. Sehingga suami yang dominan praktis sedikit jumlahnya. Jadi ketika ‘stay at home’ atau tinggal di rumah ternyata urusan-urusan rumah tangga didominasi kaum istri, makanya tidak heran selama pandemi memang istri lebih sibuk dari suami,” tutur Hasto.

BKKBN memandang perlu melakukan survei tersebut untuk mengetahui respon keluarga dalam menghadapi pandemi virus Korona. Selain itu juga tentu ingin tahu tingkat konflik yang timbul akibat adanya pandemi. Sehingga nanti bisa dicarikan solusinya.

Related posts

WhatsApp chat